TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 PK/PID/2013

Penelitian ini berlatar belakang dengan adanya perbedaan keputusan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan kasus dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr.Hendry Simanjuntak dan dr.Hendy Siagiankategori sebagai tindak Pidana Umum atau katagori Disiplin Profesi, Menentukan Putusan Mahkamah Agung No. 79 PK/PID/2013 sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara normatif yaitu dengan menganalisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/PID/2013 dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan Pengadilan Negeri Manado, Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan data yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa: dalam kasus ini dr. Dewa Ayu Sasiary Prawarni (dr Ayu) Tidak dapat di kenakan sanksi Pidana Penjara atau sebagai katagori tindak pidana umum karena pasal 76 sudah di revisi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-V/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tetapi sisi administrasi diwajibkan memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) dan dapat dikategori kan pelanggaran disiplin profesi karena terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membuat catatan informasi dan edukasi kepada pasien dan membuat informed Consent atau Surat persetujuan Tindakan Medis atau Kedokteran.lebih awal, ketentuan Putusan Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Repbulik Indonesia No. 79 PK/PID/2013 adalah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 359 jo pasal 55 ayat 1 butir 1 adalah bebas tetapi tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang Undang No 44 tentang Rumah Sakit. Penulis merekomendasikan antara lain yaitu: a).Dokter wajib membuat Surat Izin Praktek (SIP), b). Dokter praktek di rumah sakit wajib mendapat surat kewenagan klinis atau clinical previlage rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit untuk mendapatkan surat Penugasan Klinis atau Clinical Appoitmant dari Direktur Rumah Sakit c). Dokter wajib membuat formulir Catatan Informasi dan Edukasi d).Dokter wajib membuat informed Consent, e). Hakim harus cermat dalam menyimpulkan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam bidang kedokteran, f). Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih cermat serta dapat menetapkan adanya terduga lain. g)Pimpinan Rumah Sakit atau Direktur wajib bertanggung jawab atas kelalaian oleh tenaga medis.h). Rumah Sakit wajib bertanggung jawab secara hukum, i). Produk undang-undang yang dihasilkan oleh dewan harus dapat mengakomodir dan mengikuti perkembangan kedokteran terutama malpraktek.

1.  UEU-Undergraduate-8199-COVER.pdf - 94 KB
2.  UEU-Undergraduate-8199-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 214 KB
3.  UEU-Undergraduate-8199-PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 194 KB
4.  UEU-Undergraduate-8199-TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf - 191 KB
5.  UEU-Undergraduate-8199-ABSTRAK .pdf - 155 KB
6.  UEU-Undergraduate-8199-DAFTAR ISI.pdf - 162 KB
7.  UEU-Undergraduate-8199-KATA PENGANTAR.pdf - 162 KB
8.  UEU-Undergraduate-8199-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 90 KB
9.  UEU-Undergraduate-8199-bab1.pdf - 197 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PERBANDINGAN STATUS GIZI REMAJA USIA 15-18 TAHUN DIPEDESAAN DAN DIPERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TIMUR SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
• PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG GOPUBLIC PERIODE 2009-2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI